Oleh: bobaronline | 18 Januari 2013

Banjir di Jakarta Jangan Salahkan Bogor

banjir-kampung-melayuBogor selalu jadi kambing hitam dalam persoalan banjir di ibu kota dan sejumlah daerah tetangga. Bilamana Jakarta terendam, selalu saja terucap; banjir kiriman Bogor. Indikatornya sangat simpel, Bogor merupakan hulu dari Sungai Ciliwung. Sementara jika Ciliwung meluap, maka luapan air berasal dari Bogor. Begitu kiranya stigma yang melekat di masyarakat awam. Tapi apakah yang sebenarnya seperti itu? Persoalan muncul ketika alih fung si lahan di hulu Sungai Ciliwung yakni kawasan Puncak, Cisarua kian tak terkendali. Kawasan tutupan vegetasi yang berfungsi menahan air permukaan, berubah menjadi vila-vila pejabat dan kaum berduit. Kondisi perubahan alam tersebut menjadi faktor dominan penyebab banjir dan bencana longsor.

Penelusuran Radar Bogor, mayoritas pemilik vila adalah pejabat pemerintah, militer berpangkat jenderal, serta konglomerat asal Jakarta. Hanya segelintir milik Bogor dan sekitarnya. Hingga awal 2013, tercatat sedikitnya 3.368 bangunan vila yang tersebar di dua kecamatan yakni Megamen dung dan Cisarua. Dari jumlah itu, 112 bangunan vila di Megamendung dan 53 di Cisarua tak berizin alias bodong.

“Pemilik vila kebanyakan orang kaya dari Jakarta dan sekitarnya,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Tata Bangunan wilayah Ciawi, Rudi Achdiyat kepada Radar Bogor, kemarin. Dampak kerusakan lingkungan di kawasan Puncak cukup jelas.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) DR Sutopo Purwo Nugroho memapar kan, data terakhir yang dihimpun sampai Rabu (16/1), sekitar pukul 15:00, dua orang tewas akibat hanyut. Sementara sebanyak 9.374 warga dari 50 kelurahan di Jakarta terpaksa mengungsi. Rumah mereka terendam banjir dari luapan Sungai Ciliwung. Tinggi banjir ber variasi, dari 10 sentimeter hingga tiga meter.

Seperti di Kampung Melayu, Cawang, dan Bukit Duri. Tinggi banjir mencapai 2,5 meter. Tercatat, 367 RT di 131 RW yang tersebar di 39 keluraham terendam banjir. Sekitar 20.275 kepala keluarga dan 63.686 jiwa terendam banjir. Jumlah pengungsi terbanyak di Kelurahan Kampung Melayu yakni 2.257 jiwa. Pengungsi ditempatkan pada Rumah Sakit Hermina, GOR Jakarta Timur, Masjid Attawabin, Musala Awabin, Aula Sudinkes Jakarta Timur, Aula Masjid Ihttihadul Ikhwan.

“Hingga kini, tercatat dua orang meninggal dunia, yakni satu anak di Tanjung Duren yang hanyut ke sungai dan satu orang di Kampung Melayu,” tutur Sutopo. Sedangkan jumlah pengungsi di Jakarta Timur mencapai 4.311 jiwa, yakni di Kelurahan Kampung Melayu 2.257 jiwa, Bidara Cina 949 jiwa, Kramatjati 500 jiwa, dan Cililitan 605 jiwa.

Di Jakarta Selatan, pengungsi mencapai 2.127 jiwa yang tersebar di Bukit Duri 1.151 jiwa, Pejaten Timur 60 jiwa, Pondok Pinang 48 jiwa, Ulujami 150 jiwa, Pondok Labu 65 jiwa, Tanjung Barat 567 jiwa, dan Lenteng Agung 86 jiwa. Sementara di Jakarta Barat, pengungsi mencapai 2.426 jiwa yang tersebar di Kedoya Selatan 24 jiwa, Wijaya Kusuma 510 jiwa, Kedaung Kaliangke 300 jiwa, dan Rawa Buaya 2.102 jiwa.

“BNPB, BPBD DKI Jakarta, Kementerian PU, Kemsos, Kemkes, Basarnas, TNI, Polri dan unsur lainnya memberikan bantuan darurat kepada korban bencana. BNPB mengerahkan 150 personel Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Wilayah Barat untuk memberikan bantuan darurat di 16 posko banjir,” jelas Sutopo kepada Radar Bogor.

BANJIR JAKARTA SALAH WARGA JAKARTA Menyikapi hal ini, Manajer Kampanye Tambang dan Energi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Pius Ginting mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Cianjur bertanggung jawab dan segera bertindak. Alih fungsi lahan hijau menjadi hutan beton dan pemukiman harus dihentikan. Bahkan, sudah selayaknya permukiman di kawasan dengan derajat kelerengan tinggi dan bekas hutan dipulihkan kembali menjadi kawasan hijau.

“Puncak harus dijaga. Walau biayanya tinggi, kawasan hijau yang jadi permukiman itu harus dipulihkan dan menjadi hutan kembali. Ini tanggung jawab DPRD Jabar, DPRD Bogor dan Cianjur terlibat di situ. Kembalikan kawasan tangkapan air,” tegasnya, ketika dihubungi Koran ini melalui sambungan telepon.

Pius membenarkan kerusakan lahan hijau di Puncak akibat ulah para konglomerat Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Mereka mendirikan vila dan rumah-rumah peristirahatan tanpa memikirkan dampak lingkungan. Karena vila di Puncak tak ada yang murah. Hanya mereka keluarga pejabat dan pengusaha kaya yang mampu membelinya. Sedangkan masyarakat miskin yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung dari Bogor hingga Jakarta yang harus menanggung beban.

“Orang-orang kaya di Cikeas, Menteng dan Bogor yang banyak punya vila di Puncak. Rakyat Jakarta secara keseluruhan tidak menciptakan itu. Warga miskin tidak punya vila di Puncak. Tapi mereka yang harus menerima dampaknya yaitu banjir,” cetusnya.

Selain itu, lanjut Pius, Pemkab Bogor tak seharusnya memudahkan perizinan di kawasan Puncak. Pemkab tak boleh hanya melihat keuntungan dari pajak bangunan, atau bahkan menerima fee dari konglomerat yang mendirikan vila. Karena dampak dari itu semua adalah kehancuran ekonomi masyarakat miskin.

Pius menambahkan, pekerjaan rumah (PR) Pemkab Bogor soal kerusakan lingkungan masih banyak. Berdasarkan penelusuran Walhi terkait penyebab banjir besar di Serang, Banten, beberapa pekan lalu, Jalan Raya Lebakwangi, Rum pin hingga Kecamatan Parungpanjang yang baru dua tahun dibeton, kondisinya 90 persen dalam keadaan rusak parah.

Penyebabnya adalah adanya aktivitas dam truk yang setiap hari yang memuat material pasir dan batu. Selain itu, sungai-sungai di wilayah setempat juga terus ditambang tanpa henti untuk diambil pasir dan batunya.

Tak hanya itu, perbukitan yang berbatasan dengan areal perkebunan sawit telah diokupasi menjadi bahan tambang. Kawasan dataran tinggi tersebut telah beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Walhi memastikan bahwa kerusakan di wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak, berkontribusi besar terhadap banjir yang melanda wilayah Kabupaten Serang hingga melumpuhkan jalan Tol Jakarta-Merak.

Karenanya,Walhi mendesak Pemkab Bogor untuk menghentikan penambangan sungai dan perbukitan di wilayah setempat. Demikian pula penggunaan Jalan Raya Lebakwangi agar dihentikan pengunaannya bagi kendaraan perusahaan pengangkut material tambang.

Terpisah, Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM IPB, Ernan Rustandi memperkirakan pola kecenderungan banjir dan longsor semakin tinggi intensitasnya dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitiannya, potensi longsor Puncak dan banjir Jakarta berpotensi muncul di musim penghujan, antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Di mana pada masa itu, curah hujan ekstrim dan cenderung terjadi selama lima hingga enam hari berturut-turut. “Banjir yang terjadi di Jakarta dan longsor di Puncak kemarin penyebabnya jelas penurunan kualitas lingkungan. Ini menahun kecenderungannya. Tutupan hutan, areal pertanian, dan ruang terbuka hijau terus berkurang. Bencana kemarin adalah dampak nyata,” paparnya.

Menurut Ernan, sebenarnya siklus hujan tidak berubah dan polanya tidak terlalu ekstrem. Akan tetapi, daya dukung bencana karena rusaknya lingkungan yang menyebabkan hujan seolah-olah menjadi penyebab utama. Ernan menganalogikan, air hujan turun ke bumi dan langsung mengarah ke sungai menjadi air permukaan. Air mengalir tanpa adanya adanya sumur-sumur resapan. Seharusnya, air sebagian diserap tanaman dan menjadi tabungan di musim kering.

Ernan juga melihat adanya masalah inkonsistensi tata ruang di kawasan Puncak. Ada perubahan peruntukan dan penggunaan yang mencapai 30 persen dari titik ideal per tahun. Belum lagi ada beberapa rencana atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Kawasan lereng sungai dan tanah dengan tingkat siraman tinggi dan kontur labil malah menjadi pemukiman.

“Ya jelas rawan longsor dan degradasi lingkungan. Tapi kok tetap dilokasikan untuk pemukiman,” geramnya.

Saat ini kawasan puncak sudah banyak kehilangan ruang terbuka hijau. Terutama kebun dan hutan rakyat seperti aneka jenis pohon buah yang bisa dibilang mendekati punah. Karena bagi sebagian orang, Puncak lebih baik dikonversi menjadi pemukiman yang menguntungkan secara ekonomi. Sedangkan areal persawahan yang memiliki manfaat tinggi bagi lingkungan, justru dibabat habis karena tak menguntungkan dari segi ekonomi.

Ernan menyimpulkan, lebih dari 60 persen kontribusi kerusakan alam di Puncak sebagai penyebab banjir Jakarta. Sebagai solusi, perlu adanya kesepakatan komitmen Pemerintah Provinsi Jabar, Bogor, Cianjur dan DKI Jakarta. Bahkan, Ernan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk naik ke Puncak dan melihat kondisi riil saat ini. Karena upaya Jokowi mengatasi banjir hanya dengan memperbaiki gorong – gorong atau megangkut sampah di sungai tak akan pernah cukup.

Ia menambahkan, secara tidak langsung, banjir Jakarta juga disebabkan oleh warga Jakarta juga. Orang kaya dari Jakarta melakukan pengembangan kawasan di Puncak, tanpa memikirkan dampak lingkungan. Karenanya, mereka juga harus mau ikut menyumbang solusi dan kompensasi tata ruang di Kabupaten Bogor.

“Dua kesimpulan sederhana ke depan. Jokowi harus mau ikut menyelesaikan kawasan Puncak ini. Jakarta harus mau ikut menanggung biaya dan kompensasi untuk memperbiaki lingkungan di Puncak. Kalau ini dibiarkan, Jakarta akan makin bermasalah dengan banjir,” tandasnya.

Sekadar informasi, dalam kurun waktu 1990-2010, P4W LPPM IPB mencatat 354 hektare hutan lebat dan 755 hektar hutan semak di Subdaerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu beralih fungsi. Sementara luas permukiman yang pada tahun 1990 tercatat 883 hektar. Jumlah ini bertambah 1.287 hektare dalam 20 tahun.

WADUK CIAWI BAKAL DIGARAP Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kemarin menemui Wakil Presiden Boediono untuk meminta bantuan.

“DKI Jakarta adalah wajah kita. Pemerintah pusat tidak mungkin lepas tangan. Dengan batas-batas yang kami miliki, kami akan membantu maksimal upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan kota,” kata Boediono di Kantor Wakil Presiden kemarin (16/1).

Dalam jangka pendek, upaya yang akan dilakukan adalah membuat sudetan antara Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT) sehingga sebagian debit air dari Bogor akan dialirkan ke KBT. Kanal yang baru beroperasi tahun lalu tersebut selama ini hanya didesain untuk mengalirkan 15 sungai kecil di Jakarta Timur.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Muhammad Hasan mengatakan, pihaknya akan mulai mengkaji pembangunan wadukCiawi. Proses pengkajian dan pembuatan detail engineering design (DED) diperkirakan membutuhkan waktu setahun.

Selain untuk mengetahui titik banjir yang dapat diatasi, pembangunan waduk berkapasitas 25 juta meter kubik tersebut juga harus dipertimbangkan karena berada di area ketinggian. Selain itu, dana pembuatan waduk diperkirakan sangat besar karena biaya pembebasan lahannya tinggi.

“Risiko yang mungkin timbul dan dampaknya bagi daerah hilir harus diperhitungkan,” terangnya.

sumber: radar-bogor.co.id
Judul Asli:Dua Tewas, Sembilan Ribu Mengungsi. Banjir Jakarta Salah Warga Jakarta
dari : bobaronline.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: