Oleh: adul | 5 Juli 2008

Ratusan Milyar Dana Bagi Hasil Pajak Dari Chevron Diduga Menguap

Kalangan anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya di Komisi B, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar secara serius menangani masalah pajak bagi hasil dari PT. Chevron Geothermal, sebuah perusahaan asing yang mengelola hasil energi panas bumi di wilayah Kecamatan Pamijahan. Desakan ini dilontarkan terkait dugaan terjadi kebocoran keuangan kas daerah hingga ratusan miliar rupiah dari pajak bagi hasil yang hingga kini tidak ada kejelasan.

Menurut Sekretaris Komisi B Edi Wibowo, dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya ternyata sejak tahun 2002-2005 pihak Chevron sudah menyetorkan pajak kepada pemerintah pusat sebesar 69.651.798 US $ atau kalau dihitung dalam kurs Rupiah mencapai Rp 690 miliar. Namun yang membuat bingung dan terasa janggal, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor mengaku tidak pernah mendapatkan dana pajak bagi hasil tersebut.

Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Pengelolaan Panas Bumi, lanjut Edi, seharusnya uang pajak bagi hasil yang harus diterima Pemkab Bogor dari perusahaan Chevron tersebut adalah 80 persen dari total dana yang disetor Chevron atau sekitar 400-an milyar, dan sisanya yang 20 persen menjadi hak milik pemerintah pusat.

“Tapi ini aneh, hingga saat ini Pemkab mengaku hanya mendapatkan Pajak Bumi dan Bangunan saja dari Chevron yang besarnya Rp 5 Miliar sejak tahun 2002. Seharusnya yang didapatkan Pemkab itu bukan hanya pajak PBB, tetapi juga pajak bagi hasil yang nilainya harus 80% dari total anggaran yang sudah disetorkan ke Pemerintah pusat,” ujar politisi PKS itu pada wartawan, Selasa (1/7).

Edi mengakui, tahun 2005 lalu DPRD Kabupaten Bogor telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas persoalan itu, namun hasilnya tidak maksimal alias tak jelas bagaimana rekomendasi atau laporan Pansus tersebut. “Kita sebenarnya sudah mendesak ke Pemkab Bogor untuk menagih dana pajak bagi hasil itu ke pemerintah pusat, tapi kalau pemerintahnya diam saja ya percuma,” kilahnya.

Sedangkan, Community Relation PT Chevron Geothermal Salak ltd, Iwan Azof ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan seputar pajak bagi hasil menolak memberikan penjelasan. Dia beralasan hal itu bertentangan dengan kode etik bisnis. “Yang jelas kami sudah membayar kewajiban sesuai ketentuan,” tegasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Achmad Sundawa yang hendak dikonfirmasi tak berhasil dihubungi. Nomor telepon genggamnya tidak aktif sejak Selasa pagi sampai berita ini diturunkan. Demikian pula ketika hendak ditemui di ruang kerjanya di gedung Tegar Beriman, pejabat teras jebolan APDN ini dikatakan stafnya sedang dinas luar. (DAV)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: